Piagam Jakarta Dan UUD 1945

Advertisement
Your Ads Here
RajinMembaca.com - Bangsa Indonesia sudah menyepakati bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan ditetapkannya UUD 1945. Kelima Sila Pancasila itu termuat dalam pembukaan UU 1945. Ini berarti kiprah dan perilaku bangsa Indonesia sewaktu bermasyarakat merupakan pengejawantahan dari Sila-sila pancassila itu. Pembukaan UUD 1945 itu dilandasi oleh Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 1945. Pada Artikel ini akan dibahas tentang kronologis disepakatinya UUD 1945 dari kesepakatan awal Piagam Jakarta. Setelah itu, akan dibahas tentang kebiasaan tokok kemerdekaan dalam menerapkan Pancasila, khususnya dalam kerja sama dengan orang lain.

Ir. Soekarno

Piagam Jakarta Dan UUD 1945
Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Pendirian badan ini dimaksudkan untuk menyelidiki dan mempelajari hal-hal tentang tata cara memperintah pada waktu Indonesia merdeka. Pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 disampaikan gagasan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pertama- tama diusulkan oleh Mahammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang isinya sebagai berikut.
1. Perikebangsaan
2. Perikemanusiaan
3. Periketuhanan
4. Perikerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Selanjutnya, usulan dasar negara disampaikan oleh Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 yang isinya sebagai berikut.
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Mufakat dan Demokrasi
4. Musyawarah
5. Keadilan Sosial

Terakhir, pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan usulan asas-asas dasar negara yang isinya sebagai berikut.
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme dan Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Ir. Soekarno menyebutkan kelima dasar negera ini sebagai pancasila. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni 1945 disebut sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk panitia sembilan untuk merumuskan dasar-dasar Indonesia Merdeka. Panitia sembilan itu terdiri dari
1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
3. K.H. Wachid Hasyim (Anggota)
4. Kahar Muzakir (Anggota)
5. Mr.A.A Maramis (Anggota)
6. Abikusumo Tjokrosujoso (Anggota)
7. H. Agus Salim (Anggota)
8. Mr. Achmad Soebardjo (Anggota)
9. Mr. Muhammad Yamin (Anggota)

Mr. Muhammad Yamin menyebutkan rumusan, yang dihasilkan panitia sembilan sebagai Jakarta Charter (yang dalam Bahasa Indonesia disebut Piagam Jakarta). Rumusan Piagam Jakarta itu adalah sebagai berikut.

PIAGAM JAKARTA
Bahwa sesunggunya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang bahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekannya.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatab yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada Tanggal 11 Juli 1945 disetujui Rancangan Pembukaan UUD 1945 diambil dari Piagam Jakarta. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang anggota-anggotanya sebagai berikut,
1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
3. Dr.K.R.T Radjiman W.
4. B.P.H Purobojo
5. Surjahamidjojo
6. M. Sutardjo K
7. Dr. Supormo
8. Abdul Kadir
9. Drs. Yap Tjwan Bing
10. Drs. Moh. Amir
11. Mr. Abdul Abbas
12. Dr.G.S.S.J Ratulangi
13. Andi Pangeran
14. Mr.J. Latuharhary
15. Mr.I. usti Ketut Pudja
16. A.H Hamidhan
17. R.P Suroso
18. K.H Wachid Hasyim
19. Mr. Moh. Hasan
20. R.A.A Wiranatakusumah
21. Ki Hadjar Dewantara
22. Mr. Kasman Singodimedjo
23. Sayuti Melik
24. Iwa Koesoema Soemantri
25. Mr. Ahmad Soebardo

Sebelum UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, Drs. Moh. Hatta melakukan musyawarah dengan tokoh Islam, yaitu Mr.Kasman Singodimejo, Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wachid Hasyim, dan Mr. Teukut Moh. Hasan. Dalam musyawarag itu disampaikan usulan perubahan pada sila pertama oleh tokoh-tokoh Kristen dari Indonesia bagian Timur. Sila pertama dari Piagam Jakarta semula berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Ketuhanan Yang Masa Esa". Isi lengkap Pembukaan UUD 1945 sebagian besar masih sama dengan Piagam Jakarta dan perubahannya hanya pada alinea keempat tentang sila pertama Pancasila. Isi selengkapnya Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Bahwa sesunggunya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang bahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekannya.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Semua tokoh kemerdekaan mempunyai sikap kebangsaan yang menonjolkan kerja sama, musyawarah, tidak memaksakan kehendak, dan selalu mementingkan kepentingan nasional. Semangat dengan ciri seperti ini dapat disebut dengan semangat nasionalis. Salah satu bukti itu adalah ketika ada usulan untuk menggantikan bunyi sila kesatu pada Piagam Jakarta yang cenderung hanya ditujukan kepada umat islam, para pemimpin Islam pada waktu itu menerima usulan itu dengan senang hati,

Kebiasaan musyawarah dan mufakat menjadi sila yang keempat dari pancasila yang dirumuskan sebagai berikut "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Sila ini mendorong semua rakyat Indonesia yang beragam ini untuk mengutamakan mustawarah dan mufakat. Sikap-sikap ini pada dasarnya sudah ditunjukan oleh para tokoh kemerdekaan pada waktu itu. Pada sidang PPKI yang diketahui oleh Ir.Soekarno selalu menampilkan musyawarah dan kalaupun ada perbedaan pendapat, mereka selalu menyajikan argumentasi logis dengan disertai data faktual. Mereka selalu menonjolkan semangat kerja sama yang berwawasan kerakyatan.

Keputusan bersama diambil melalui musyawarah dan mufakat. Jika keputusan cara ini sulit disepakati, maka ditetapkan cara terakhir dengan cara voting. Cara ini menanyakan siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju dengan keputusan itu. Jika banyak yang setuju, maka diambil keputusan untuk menyetujuinya.
Ketika mereka sudah mengambil keputusan, mereka selalu melaksanakan keputusan itu secara konsisten meskipun pada awalnya keputusan itu bertentangan dengan usulanya. Mereka tidak pernah melakukan kebohongan dengan melanggar keputusan bersama.
Advertisement
Your Ads Here

You might also like

0 Comments


EmoticonEmoticon